Dilema Impor KRL Bekas Jepang: Idealis atau Realis?

TANJUNG PRIOK, JAKARTA, INDONESIA - 2015/05/05: Some officers assisted heavy equipment lowered railroad cars at the Port of Tanjung Priok. PT KAI Commuter Jabodetabek (KJC) bring 32 units of KRL purchased a used 205 series from Japan. The train is the first stage of the delivery program for the procurement of 176 units of KRL 2014. (Photo by Garry Andrew Lotulung/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)

Impor KRL bekas dari Jepang tertahan. Alasannya, dua kementerian saling sikut yaitu Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kemenhub mengatakan yes dan menyetujui rencana KCI. Mereka sudah memberikan rekomendasi izin impor kepada Kementerian Perdagangan pada 19 Desember 2022. Sedangkan Kemenperin menolak impor dengan alasan kebutuhan kereta api harus dipenuhi dari produksi dalam negeri, dalam hal ini diproduksi oleh PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengungkapkan impor KRL bekas Jepang sangat realistis. Pasalnya ada 16 train set KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan pada 2023 dan 2024. Faktor usia sarana, kebutuhan pengadaan muncul untuk mengakomodasi pertumbuhan penumpang.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh KCI, realisasi penumpang tertinggi sebelum pandemi sudah menyentuh angka 336,3 juta orang penumpang pada 2019. Jumlah penumpang diproyeksikan akan terus meningkat hingga 523,6 juta orang pada 2040. Guna mengakomodasi pertumbuhan tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas angkut dari 436 juta orang penumpang pada 2023, menjadi 517 juta orang pada 2026.

“Sehingga, sarana KRL bukan baru menjadi pilihan yang bijak menurut kami, sembari menunggu proses produksi dari INKA selesai. Tentu kami dari Kemenhub sangat mendukung pengadaan sarana produksi dalam negeri untuk memajukan industri kita sehingga kami pun sangat mengapresiasi langkah KCI yang sudah meneken MoU dengan PT INKA untuk pengadaan ini,” ungkap Adita dalam keterangannya seperti dikutip, Jumat (3/3/2023).

Adita menyadari, ada kebutuhan lain dalam pengadaan sarana kereta api ini, yakni pemanfaatan produk dalam negeri, dengan penggunaan produk INKA. Namun demikian perlu ada solusi sementara untuk mengatasi lonjakan penumpang KRL sampai produk INKA selesai dan dapat digunakan untuk melayani penumpang. Adita menjelaskan, masa produksi sarana kereta KRL baru oleh INKA membutuhkan waktu 2-3 tahun, sejak sekarang.

“Sehingga, sarana KRL bukan baru menjadi pilihan yang bijak menurut kami, sembari menunggu proses produksi dari INKA selesai. Tentu kami dari Kemenhub sangat mendukung pengadaan sarana produksi dalam negeri untuk memajukan industri kita sehingga kami pun sangat mengapresiasi langkah KCI yang sudah meneken MoU dengan PT INKA untuk pengadaan ini,” sebutnya.

Berbeda dengan Kemenhub, Kemenperin justru sebaliknya. Kemenperin menolak impor KRL bekas dengan alasan kebutuhan kereta api harus dipenuhi dari produksi dalam negeri, dalam hal ini diproduksi oleh PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

“PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbong kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp 1,3 triliun,” tegas Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo.

Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai ada harga yang harus dibayar mahal jika impor kereta ini sampai terlambat, yakni nasib para penumpang yang bisa terkatung-katung karena kurangnya armada.

“Kalau gak boleh (diizinkan impor) kemungkinan dua, pertama kereta lama gak dioperasikan, kedua dioperasikan. Kalau gak dioperasikan makin banyak penumpang yang terlantar, kalau dioperasikan keselamatan siapa yang mau jamin? kan barangnya udah usang, khawatir patah lah anjlok,” timpal Djoko.

Djoko bilang apabila impor KRL bekas tak dilakukan, maka dampaknya bisa mengerikan. Jumlah penumpang KRL yang membludak ditakutkan terlantar yang bikin suasana stasiun semakin padat. Kalaupun menggunakan KRL yang harusnya dipensiunkan, maka risikonya bisa berbahaya bagi penumpang.

“Kondisi sudah kritis, kan takut. Kalau dipakai Kemenperin harus tanggung jawab pada kecelakaan, mau dia tanggung jawab? atau kalau gak digunakan, sekarang aja kapasitas sudah mangkit-mangkit, apalagi tambah masalah Manggarai,” sebutnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*