Tiba-Tiba Luhut Celetuk, ‘Benarkah Jokowi Masih Kader PDIP?’

Tiba-Tiba Luhut Celetuk, ‘Benarkah Jokowi Masih Kader PDIP?’

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional PDIP ke - III. (Tangkapan Layar Youtube PDI Perjuangan)

Kerapnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bersama dengan salah satu calon presiden (Capres), yakni Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto tak pelak memantik kehebohan publik.

Pasalnya, posisi Jokowi sebagai Presiden RI dinilai seharusnya netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kalau pun mendukung salah satu capres, idealnya akan mendukung capres yang berasal dari partai yang sama. Dalam hal ini, Presiden Jokowi diusung dari PDI Perjuangan (PDIP).

Isu politik dinasti, hingga Jokowi yang ‘membelot’ dari PDI-Perjuangan pun kini tak pelak menjadi sorotan publik.

Menteri Koordinator https://totokas138.store/ Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pun buka suara terkait hal ini. Hal ini ia sampaikan dalam YouTube Political Show Podcast CNN Indonesia “Opung Luhut is Back”, dikutip Kamis, (8/2/2024).

“Tanya itu, bener gak Jokowi masih kader PDIP? Saya sih gak tahu. Kalau sebagai warga negara kan bebas saja,” ungkap Luhut usai ditanya soal dukungan Jokowi ke Prabowo-Gibran.

Mengingatkan saja, Jokowi bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada sekitar tahun 2004. Ia pun melenggang di kontestasi Pemilihan Umum sebagai Wali Kota Solo, lalu Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI menggunakan bahtera PDIP.

Namun, di Pilpres tahun 2024 ini, Jokowi terlihat bergeser memberi dukungan kepada pasangan calon (paslon) Prabowo-Gibran, yang merupakan diusung Gerindra. Padahal di saat bersamaan, PDIP justru mengusung paslon nomor urut 03 yakni Ganjar Pranowo – Mahfud MD.

Terkait isu dinasti politik, Luhut melihat hal tersebut sebagai hal yang wajar dilakukan orang yang berkuasa. Ia pun mencontohkan fenomena yang terjadi di Amerika.

“Halah itu mah ngomong aja (dinasti), coba dia pada posisi Pak Jokowi, mungkin dia sudah cawe-cawe ke mana-mana. Di manasih yang tidak ada begituan? Amerika aja John F. Kennedy jadiin adeknya jadi Jaksa Agung,” kata dia.

Sebagai informasi, pada tahun 1961, Presiden AS John F. Kennedy mengangkat adiknya, Robert F. Kennedy, sebagai Jaksa Agung Amerika Serikat.

Namun pada tahun 1967, undang-undang disahkan yang melarang pejabat federal mempekerjakan kerabat dekat. Hukum ini dikenal sebagai “hukum Bobby Kennedy”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*